Pendidikan atau Pendudukan?

“Tujuan pendidikan adalah memberi makna terhadap segala sesuatu dan bukan untuk menguasainya” —Betrand Russel (1870-1970 M)

Pertama kali perlu dibedakan antara “mengajar” (to teach) dan “mendidik”(to educate) untuk memperjelas pembahasan kita dan tidak melahirkan konsepsi yang keliru. Pengajaran adalah proses transformasi pengetahuan dari Guru kepada siswa/murid. Dalam pengajaran, seorang Guru bertugas memberikan pengetahuan kepada murid tentang suatu ilmu, tanpa memfokuskan dirinya pada perbaikan moralitas, karakter dan masa depan siswa.

Tetapi sebaliknya, Pendidikan  dilukiskan sangat baik oleh Ki Hajar Dewantara (1889-1959) sebagai “daya upaya untuk memajukan budi pekerti ( karakter, kekuatan bathin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI -1991), pendidikan diartikan “sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya.”[1]

Dari dua pengertian di atas  bisa ditarik sebuah konklusi bahwa selain di dalam pendidikan ada proses pengajaran, juga lebih dari itu ada konsentrasi lain yang tertuju pada pertumbuhan, kebebasan, karakter dan moralitas. Sehingga dalam sistem pendidikan, seorang siswa yang baik adalah memiliki kualitas pengetahuan yang mumpuni sekaligus terbingkai kesadaran (consciousness), kebebasan (liberty), karakter dan moralitas.

Bercermin dari hal ini, maka pendidikan bukan hanya penting untuk membangun kemanusiaan secara umum, tetapi ikut serta membentuk pertumbuhan dan pembangunan nasional khususnya dalam suprastruktur masyarakat yang akan datang. Dengan kata lain, nasib suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan di dalamnya.

Adalah pemikiran yang keliru jika ada seorang guru yang mengatakan bahwa tugas mereka adalah mentransfer pengetahuan yang ilmiah dan objektif tanpa harus melibatkan konsentrasi khusus terhadap murid dan refleksi kritis terhadap dirinya sendiri. Meminjam istilah Marx Hoeikhmer (1895–1973 M), sebuah pengetahuan harus ada “tinjauan praktis”[2] yang tergambar dalam presuposisi, sehingga tinjauan kepentingan nasional tidak mengalami keterputusan dengan kepentingan seorang guru. Jika itu terjadi maka kesadaran untuk mendidik sama artinya dengan kesadaran untuk memanusiakan manusia sebagaimana definisi pendidikan pada umumnya.

Selain refleksi diri yang harus selalu dilakukan, bahwa keterlibatan pemerintah sebagai lembaga Negara tidak harus menutup mata pada berbagai persoalan yang nyata. Secara sadar atau tidak, perhatian pemerintah terhadap pendidikan belum begitu maksimal jika tidak dikatakan sangat minim.  Kondisi ini tercermin dalam persoalan pendidikan yang begitu kompleks, yang dimulai dari hilangnya tujuan, rendahnya kualitas siswa, kurangnya profesionalitas guru, fasilitas pendidikan sampai kepada aturan pendidikan yang termaktub dalam Undang-Undang Pendidikan. Sementara mereka semua tahu bahwa segala persoalan tersebut akan memperburuk dunia pendidikan.

Tetapi di atas itu semua, ada persoalan yang cukup serius di dunia ini yang ingin saya jadikan point utama dalam tulisan ini, adalah tentang dunia demokrasi (democracy) dan hubungannya dengan pendidikan (education) juga tentang kebebasan.

Pertautan Antara Demokrasi dan Pendidikan

Pembahasan mengenai hubungan antara demokrasi dan pendidikan, tidak bisa terlepas dari pemikiran salah satu filsuf besar Amerika Serikat yang hidup di abad ke-20, yaitu John Dewey.[3] Salah satu gagasan yang menarik diajukan oleh Dewey adalah bahwa reformasi pendidikan (reform in education) perlu dilakukan sejak orang masih dalam usia muda. Tetapi menurut Dewey, hal yang penting juga diperhatikan adalah bahwa “tujuan pendidikan bukanlah menghasilkan barang-barang bagus yang bisa dijual dan menambah kas Negara, melainkan menghasilkan manusia-manusia bebas (produces free man) yang mampu berhubungan satu sama lain dalam situasi yang equal (setara).[4] Menurutnya, itulah tujuan pendidikan yang sebenarnya yang oleh manusia zaman sekarang seringkali terlupakan.

Menurut hemat saya, sekarang ini, pendidikan tengah diancam oleh dua kekuatan yang mau-tidak-mau sudah terjadi sedemikian rupa. Yang pertama adalah rezim-rezim eksklusif (exclusive regimes) yang ingin memasukkan dan menciptakan manusia-manusia yang tunduk dan patuh pada doktrin yang sama tanpa boleh ada kebebasan berpikir, apalagi bertanya. Sementara yang kedua tidak lebih hebatnya, adalah sistem kapitalisme global yang hendak mengubah konsep warga negara (citizenship) yang bebas menjadi konsep konsumen (consumer) yang bebas. Kekuatan pertama kerapkali mengatasnamakan agama dan tradisi untuk menghapuskan kebebasan manusia. Mereka menuduh pemikiran dan pemahaman di luar kelompoknya adalah kesesatan yang nyata, yang pada saat yang sama harus diperangi dan kalau bisa ditiadakan kecuali memilih untuk ikut bergabung bersama mereka. Sementara sistem kapitalsme, dengan kekuatan modal dan daya pikat teknologi mampu menguasai pikiran banyak warga negara, sehingga orang-orang sibuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membeli lebih banyak barang. Jika dahulu Rene Descartes berkata “Cogito ergo sum” (aku berpikir maka aku ada), maka pada jaman saat ini berubah menjadi “consumo ergo sum” (aku membeli maka aku ada).[5]

John Dewey adalah seorang pemikir yang justru menekankan kebebasan manusia di hadapan manusia dan alam. Kita bisa melihat, sistem kapitalisme pasar bebas (free market capitalism) dengan tirani modalnya bersebrangan dan pemikirannya dan juga dengan kondisi masyarakat Indonesia. Totalitas religus-ekstrimis  ingin menciptakan manusia-manusia yang tunduk dan patuh pada doktrin-doktrin yang sangat eksklusif dan tradisional. Sementara kapitalisme jelas menginginkan terciptanya manusia-manusia yang menjadikan uang ukuran segala sesuatu dan daya beli sebagai satu-satunya ukuran seseorang disebut manusia. Pengertian manusia sebatas angka-angka. Mereka menjajah kebebasan, dan menciptakan penderitaan sebagian besar bangsa dalam kehidupan. Pendidikan, dalam hal ini, dituntut untuk bersikap kritis terhadapnya.

Kalau kita kaitkan dengan tujuan pendidikan nasional yang pada intinya menyeimbangkan pengetahuan kognitif dan etis dengan pemikiran John Dewey yang menawarkan kebebasan, maka dapat diambil sebuah pertemuan bahwa pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia-manusia bebas, kritis dan kreatif baik bagi dirinya mau bagi orang lain. Maka dengan demikian, mengingat tujuan pendidikan yang cerdas dan bebas (etis), seharusnya hasil dari pendidikan adalah ketika peserta didik mampu berhubungan satu sama lain dalam situasi yang reasonable dan kondisi yang setara. Tidak lagi melihat dunia sebagai pertarungan yang kuat dan yang lemah, tetapi melihat dunia sebagai keutuhan kosmos yang perlu dilestarikan dan dirawat dengan pengetahuan yang diajarkan oleh para Guru.

Di sisi lain, Betrand Russel, seorang filsuf besar asal inggris di awal abad kedua puluh mengatakan bahwa pendidikan adalah sebuah proses manusia memberi makna pada segala sesuatu, dan bukan untuk menguasainya (manusia dan alam). Sehingga melahirkan warga negara yang bijak dan masyarakat yang bebas (wise citizens dan free societyi).[6] Russel membuat analogi yang cukup menarik. Pendidikan bagaikan seorang tukang kebun yang merawat tanaman yang indah, yang dilihat sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri dan memberikannya pupuk yang menyuburkan dan air serta sinar matahari yang menumbuhkan. Inilah apa yang disebut dengan paradigma humanistik dalam pendidikan (humanistic paradigm in education).

Kalau sisitem pendidikan di Indonesia memahami dan menggunakan paradigma pendidikan humanistik ini, menerapkannya dalam kurikulum dan kebijakan nasional, maka bangsa kita, menurut hemat saya, akan sejalan dengan gagasan Chomsky yaitu bisa menciptakan manusia-manusia yang terbebas dari pola pikir menguasai (dominasi) dan mengumpulkan harta sebanyaknya. Sebagai hasil dari sisitem pendidikan humanistik yang telah diciptakan, adalah manusia-manusia yang memfokuskan hidupnya pada hubungan-hubungan yang setara antara manusia, kerja sama lintas suku, agama dan ras, serta mampu berbagi tanpa terkecuali. Sekarang ini, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh penjuru dunia, paradigma pendidikan yang digunakan adalah dominasi dan kompetisi (competitive and dominating paradigm). Itu artinya, segala sesuatu harus dilombakan, dan pemenang harus mendapatkan semuanya, mulai dari uang, kekuasan dan tentu saja kenikmatan tanpa batas. Dalam bahasa Adam Smith, pendidikan yang menjadikan manusia sebagai penguasa dari manusia lainnya yang rakus, serta tidak ingin membagikan apapun dan kepada siapapun (kecuali sanak saudara), dan itu pun jika memberikan keuntungan bagi dirinya. Disadari atau tidak, cara berpikir seperti inilah yang dikembangkan di dalam sistem pendidikan kita di Indonesia, dan kita tanamkan secara sistematik serta refresif pada anak-anak kita.[7]

Chomsky mengatakan, bahwa betapa besarnya pertentangan antara paradigma pendidikan humanistik yang dirumuskan Dewey dan Russel, sebagai pewaris filsafat pencerahan di satu sisi, dan paradigma pendidikan kompetitif dan dominatif yang sekarang ini digunakan di berbagai Negara—termasuk di Indonesia. Bahkan Chomsky menegaskan bahwa seluruh paradigma dominatif dan kompetitif dalam pendidikan dapat diringkas dalam satu kalimat berikut, yakni pendidikan yang berfokus untuk mencapai prestasi:”memperoleh kekayaan, dan melupakan semua kecuali dirinya sendiri.”[8]

Tetapi yang menarik adalah betapa sering argumentasi ini dikaitkan dengan pemikiran Adam Smith tentang ekonomi pemodal dan pasar bebas. Padahal, sejalan dengN chomsky, jika kita secara serius membaca tulisan-tulisan Adam Smith, terutama pada buku The Moral Sentiment dan The Wealth of Nation, kita akan menemukan bahwa fokus dari aktivitas manusia bukanlah kompetisi dan dominasi, melainkan empati (empathy), kesetaraan antar manusia (human equality) dan pola kerja sama antar manusia (human creativity and cooperation).

Kesimpulan

          Pendidikan dewasa ini menghadapi satu jalan yang panjang, berliku dan diperlukan kecermatan dalam memilah, memutuskan dan memusatkan perhatian. Satu jalan yang dihadapi, yang nyata dan mau-tidak-mau hinggap dalam pola pikir masyarakat termasuk para praktisi pendidikan adalah nilai-nilai individualistik yang mengabaikan solidaritas sosial. Nilai-nilai invidualistik tersebut sangat berkembang pesat di berbagai masyarakat dunia sekarang ini. Di satu sisi, orang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Tetapi di sisi lain, tingkat kecemasan terjadi amat tinggi, karena tidak ada jaring pengaman yang menangkap mereka, ketika jatuh dalam kehidupan.

Pada titik ini, proses globalisasi yang terjadi sebenarnya adalah proses penyebaran nilai-nilai barat yang cenderung individualis yang justru bertentangan dengan semangat bangsa ini yang mengusung kebersamaan, kesetaraan dan gotong royong. Orang pada gilirannya dan seharusnya, tidak cukup hanya diberi suguhan kognitif dan teori-teori yang dirumuskan oleh Barat, tetapi harus diberikan sebuah bentuk kesadaran universal tentang kemanusiaan adan arah pendidikan yang bersifat humanistik.

Pendidikan seharusnya diarahkan pada perjuangan kemanusiaan untuk memperbaiki keadaan yang timpang, bukan diarahkan pada cita-cita menjadi pekerja semata (walaupun itu penting). Kesadaran penuh atas cita-cita ideal pendidikan adalah tugas bersama yang harus diperhatikan, apalagi kita berada di sebuah jaman yang serba kompetitif yang semestinya ini harus dihindari. Sebagai gantinya adalah lahirnya kesadaran yang setara untuk mewujudkan manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur serta manusia-manusia yang mampu menerjemahkan keadaan. Dalam kata lain, pendidikan tidak harus memproduksi jenis perbudakan baru, yakni apa yang disebut Chomsky sebagai perbudakan yang bergaji (wage slaveryi).[9] Pada saat yang sama, minat pada keilmuan yang membantu kemanusiaan menurun drastis, terutama di kalang pekerja yang hidupnya disibukkan dengan pekerjaan. Sekolah, pada gilirannya, diterjemahkan sebagai pintu masuk untuk menjadi manusia yang mampu bertahan hidup dalam hal produksi barang-barang hingga mampu mengumpulkan uang sebanyaknya dan membeli barang semaunya.

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 1991.

[2] Hardiman, Budi, Kritik Idiologi; antara pengetahuan dan kepentingan. Kanisius, Jakarta: 1991.

[3] Chomsky, Noam, Democracy and Education, Rowman and Littlefield Publisher, New York, 2005, hal. 37.

[4] Ibid.

[5] Itu merupakan adagium yang terkenal saat ini, untuk merubah karakter berpiki rasional manusia menjadi karakter konsumertistik. Hal itu di sadari atau tidak, sudah menjangkit kita semua.

[6] Chomsky, Noam, Democracy and Education, …hal. 38.

[7] Reza A.A., Filsafat Kata, Evolitera, Jakarta, 2011

[8] Chomsky, Noam, Democracy and Education, hal. 39.

[9] Situasi yang masih dengan mudah ditemukan adalah ketika orang bekerja begitu kerasnya, namun mendapatkan hasil begitu sedikit, sehingga mereka dapat dikategorikan sebagai kaum budak yang bergaji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s